Huaxi, tak banyak yang tahu soal desa ini. Jelas saja, karena desa di China ini jarang muncul di pemberitaan media. Tak heran, desa ini dianggap jadi desa paling misterius.

Melansir Business Insider, Sabtu (15/10/2016), Huaxi adalah desa yang sangat kaya, meski penduduknya tak mau muncul di media. Mereka memutuskan untuk menutup diri.

Huaxi dulunya didirikan di 1960-an oleh Wu Renabo, Mantan Sekretaris Komite Partai Komunis Desa Huaxi. Dulunya, Huaxi yang hanya memiliki luas 250 acre adalah desa yang sangat miskin dan penduduknya adalah petani Namun kini, Huaxi adalah desa paling kaya di Negeri Tirai Bambu.

Desa ini kini tak bisa dipandang sebelah mata. Huaxi kini punya perusahaan besar yang bergerak di industri baja. Huaxi juga mampu membeli pesawat dan berencana membeli kapal laut.

Desa ini diisi oleh 2.000 penduduk dengan rekening tabungan setidaknya US$ 250 ribu atau setara Rp 3,2 miliar . Mereka juga mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Yang lebih mencengangkan lagi, penduduk Huaxi yang dulunya miskin kini punya mobil dan rumah mewah.

Namun mereka dilarang untuk berbicara pada media.

Di 2011, desa ini merayakan hari jadi yang ke-50 tahun dengan membangun gedung pencakar langit setinggi 328 meter. Meski punya banyak uang dan terbilang bebas, judi dan narkoba dilarang di desa ini.

Penduduknya bekerja 7 hari dalam sepekan. Dan Jika mereka meninggalkan desa ini, mereka juga akan kehilangan kekayaannya.

"Meski penduduk desa ini kaya raya, mereka tak bisa membawa kekayaannya keluar saat meninggalkan desa. Jadi, sangat diragukan kalau aset ini milik penduduk tersebut," ujar Yuan Yulai dari firma hukum Zhejiang Zhixing.

Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2016 kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar memiliki sejumlah pekerjaan yang menunggu untuk diselesaikan. Luasnya wewenang yang dinaungi oleh Kementerian ESDM membuat keduanya harus benar-benar bekerja ekstra.

Anggota Komisi VII DPR-RI Dito Ganinduto mengatakan, Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas (Migas) merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh keduanya. Saat ini pembahasan UU harus segera disetujui pemerintah.


"Mengenai undang-undang migas, sedang digarap ke Komisi VII mungkin akan segera disampaikan ke paripurna kemudian disetujui oleh pemerintah, ini juga merupakan hal yang harus diselesaikan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).

Menurut Dito, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Perpajakan Bagi Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi juga harus menjadi perhatian. Soal cost recovery juga pengawasannya harus diperketat dari sebelumnya.

"Kemudian ada pp 79, yang sangat diharapkan oleh produsen dan para investor. Ini baru selesai di ESDM belum ke Kementerian Keuangan. Kemudian ada cost recovery, bahwa harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi,"

Lebih lanjut Dito menjelaskan, kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian ESDM luas. Sektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara serta kelistrikan menjadi tanggung jawab dari kementerian ini.

"Kalau boleh saya tegaskan satu persatu, kita ada sektor migas, minerba dan kelistrikan. Nah di sektor migas ini kita sepakat bahwa minyak dan gas bumi ini pendapatan utama negara kita. Kita sepakat bahwa hal ini menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi kita," jelasnya.

Demonstrasi mengecam Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berlangsung pula di Kota Medan, Sumatera Utara. Ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Umat Anti Penistaan Agama Islam menggelar aksi protes di depan Masjid Agung, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat siang tadi.

Koordinator aksi Gerakan Umat Anti Penistaan Agama Islam, Ahsanul Fuad Saragih mengatakan, unjuk rasa digelar sebagai bentuk kecaman atas pernyataan Ahok yang diduga menistakan agama.

"Pernyataan yang keluar dari mulut Ahok merusak konsensus negara kita. Pernyataan tersebut ancaman disabilitas dan disintegritas bagi bangsa," ucap Fuad di lokasi demonstrasi, Jumat (14/10/2016).

Sebagai umat beragama, menurut Fuad, pihaknya telah memberikan maaf kepada Ahok yang juga telah meminta maaf atas dugaan penistaan. Namun proses hukum tetap harus berjalan.

Usai orasi, massa kemudian masuk ke Masjid Agung untuk melaksanakan tablig akbar. Mereka pun berencana melaporkan dugaan penistaan agama tersebut ke Polrestabes Medan. "Fokus kita ke penistaan agama. Tidak ada persoalan lain," ujar Fuad.

Sebelum berunjuk rasa, massa berkumpul di lima titik yang telah direncanakan. Mereka kemudian berjalan kaki menuju Masjid Agung. Dalam aksinya, massa membawa poster berisi kecaman terhadap Ahok.

Aksi protes ini mendapat pengawalan dari kepolisian. Sebanyak 620 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi mengecam Ahok.

Polda Sulsel Tebar Mata-Mata

Aparat Polda Sulawesi Selatan saat ini sibuk mengantisipasi merebaknya demonstrasi terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memberikan pidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Frans Barung Mangera mengatakan, polisi telah menyiapkan sedikitnya 1200 personel yang tersebar di seluruh polres dan polrestabes yang ada di wilayah hukumnya.

"Kita siapkan personel untuk pengamanan 1.200 personel. Itu tersebar di seluruh Polres yang ada di Sulsel," kata Frans di Makassar, Jumat (14/10/2016).
Ia menjelaskan, Polda Sulsel juga menyebar mata-mata untuk mencari informasi mengenai rencana aksi demonstrasi dari kelompok ormas dan aktivis maupun organisasi keagamaan lainnya. Terutama, bila ada di antara mereka yang akan memprovokasi unjuk rasa.

"Kita sudah sebar personil intel untuk melacak jika ada gerakan yang tidak terorganisir dan jika ada gerakan yang provokatif," Frans menambahkan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Liputan6.com, sejak Senin, 10 Oktober 2016, sejumlah aktivis dan ormas Islam telah menggelar demonstrasi di beberapa kota yang ada di Sulsel. Mereka mengecam Ahok karena dinilai menyinggung agama tertentu.


   

Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa mengecam Gubernur Ahok juga berlangsung di Solo, Jawa Tengah. (Liputan6.com/Fajar Abrori)

Liputan6.com, Solo - Demonstrasi mengecam Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak hanya terjadi di Ibu Kota. Aksi serupa berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Ribuan pengunjuk rasa mendatangi Mapolresta Solo untuk menyuarakan aspirasi mereka agar menangkap dan mengadili Ahok atas dugaan penistaan agama.

Pantauan Liputan6.com, Jumat (14/10/2016) siang, ribuan orang mengatasnamakan Laskar Umat Islam Surakarta, Dewan Syariah Kota Surakarta, Laskar Hizbullah, santri Pesantren Al-Mukmin Ngruki, dan elemen lainnya terlihat berkumpul di Masjid Kota Barat, Solo.

Setelah itu, mereka pun berjalan kaki menuju Mapolresta Solo yang berjarak sekitar 1,2 kilometer. Para demonstran terlihat membawa berbagai poster kecaman terhadap Ahok, di antaranya "Tangkap dan Adili Ahok".


Unjuk rasa tersebut menyebabkan arus lalu lintas di jalan utama depan Mapolresta Solo dialihkan. Sebab, seluruh badan jalan dipenuhi oleh massa peserta aksi.

Aksi protes itu mendapat penjagaan yang ketat dari aparat kepolisian. Bahkan, satu unit kendaraan taktis water cannon disiapkan di pintu gerbang Mapolresta Solo.

Mahasiswa Bengkulu Juga Demo Ahok

Selain Solo, unjuk rasa mengecam Ahok juga berlangsung di Bengkulu. Puluhan mahasiswa gabungan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (BEM UMB) Bengkulu melaporkan Ahok ke aparat kepolisian.

Laporan ini terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok saat memberikan pidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Sebelum melapor ke Polda Bengkulu, gabungan mahasiswa itu berjalan kaki dari Masjid Jamik menuju kawasan Simpang Lima dan menggelar unjuk rasa.

Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa mengecam Gubernur Ahok juga berlangsung di Bengkulu. (Liputan6.com/Yuliardi Hardjo Putra)

Di bawah guyuran hujan gerimis, para mahasiswa menggemakan takbir sambil mengutuk pernyataan Ahok yang dinilai sudah sangat berlebihan.

Demonstran juga mendesak kepada aparat kepolisian untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana kepada Ahok. Meskipun dia sudah meminta maaf, proses hukum harus tetap dilanjutkan.

Para pengunjuk rasa juga menyampaikan pesan khusus kepada para anggota DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Bengkulu, yang mewakili suara rakyat Bengkulu di parlemen. Para mahasiswa juga meminta wakil rakyat bersikap dan tidak hanya bersembunyi di balik meja.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan usai membacakan gugatan pasal aturan cuti kampanye UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (31/8). Ahok mengajukan uji materi pasal 70 ayat 3. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku siap memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait tuduhan penistaan agama.

"Kalau dipanggil ya dateng. Saya kapan pernah enggak dateng sih kalau dipanggil?" ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (14/10/2016).


Dia menyebut akan menghormati proses hukum yang berlaku. Hanya saja Ahok mengingatkan bahwa siapa pun tak dapat memaksakan kehendak kepada orang atau sekelompok orang lain.

Terlebih massa yang sama, yaitu Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), sudah sering mendemo dan melaporkan dirinya.

"Tunggu saja proses hukumnya. Ini kan negara hukum, kan enggak bisa maksa. Kelompok yang sama juga minta KPK periksa saya dulu. Ingat enggak GMJ? Maksa jadi tersangka kasus Sumber Waras sama kasus reklamasi. Waktu saya mau jadi gubernur juga menolak saya jadi gubernur," ucap Ahok

Dia pun menyerahkan kepada pihak berwajib apabila benar FPI berencana mencelakakan dirinya.

"Kalau dia ancam celakain saya, kalau dia sudah ngomong terbuka, ya kan jadi urusan polisi," tandas Ahok